Jenis Sertifikat Dalam Properti

Jenis Sertifikat Properti Dalam Properti

Sudahkah Anda mengenal ada berapa jenis sertifikat dalam kepemilikan properti, bagaimana cara mengurusnya, dan berapa biaya kepengurusannya? Dalam kesempatan ini Perumahan Syariah Bogor akan berbagi mengenai beberapa jenis sertifikat dalam properti yang umum diketahui.

Tidak sedikit orang kadang keliru mengenai jenis sertifikat tanah dan perbedaannya dengan surat tanah yang tentu sangat berbeda dalam menyatakan kepemilikan tanah. Perlunya kita mengetahui jenis sertifikat tanah ini untuk memastikan keaslian ketika Anda melakukan jual beli sebuah tanah, rumah, atau properti lainnya.

Perbedaan Sertifikat Tanah dan Surat Tanah

Sebelum mengetahui jenis sertifikat, mari kita simak perbedaan mengenai Sertifikat Tanah dan Surat Tanah yang masih menjadi hal membinungkan bagi sebagian orang, khususnya yang baru dalam membeli properti.

Sertifikat Tanah memiliki kekuatan dibanding dengan surat tanah yang tradisional. Selain itu sekarang ini Anda dapat melakukan pengecekan sertifikat tanah secara online. Dan akan lebih mudah dalam bertransaksi properti apabila sudah memiliki sertifikat tanah. Cara mengecek keaslian Sertifikat Tanah Anda dapat mengunjungi Sentuh Tanahku dalam bentuk aplikasi yang sudah dapat diunduh di android maupun IOS.

Sedangkan untuk Surat Tanah ini hanya dijadikan sebagai sebuah bukti yang menyatakan kepemilikan tanah secara turun temurun, atau sebuah bukti jual beli secara tertulis yang hanya didata didalam buku tanah.

Jenis Sertifikat Tanah Yang Sesuai Undang-Undang Berlaku

Ketika Anda hendak melakukan pembelian sebuah properti baik itu tanah kavling, rumah ataupun apartemen sangat penting bagi Anda untuk memastikan sertifikat kepemilikan yang akan Anda dapatkan atas pembelian properti tersebut.

Jenis sertifikat properti memiliki kekuatan hukum atas kepemilikannya. Dan kepemilikan properti telah dituliskan berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria adalah sebagai berikut:

Sertifikat Hak Milik (SHM)

Status Sertifikat Hak Milik ini tidak terbatas waktunya seperti jika Anda hanya memiliki Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB). Melalui SHM, pemilik dapat menggunakannya sebagai bukti kuat dan sah atas kepemilikan tanah. Jadi apabila suatu hari terjadi masalah, maka nama yang tercantum dalam SHM adalah pemilik sah berdasarkan hukum.

Sehingga SHM ini merupakan jenis sertifikat dengan status kepemilikan hak penuh atas tanah atau rumah atas nama yang tercantum di sertifikat tersebut. Karena tidak ada lagi campur tangan atau kemungkinan pihak lain karena akan disesuaikan dengan nama yang tercantum dalam sertifikat.

Sertifikat Hak Milik dapat diperjualbelikan atau pun dijadikan jaminan atas utang apabila sudah diadministrasikan dengan baik. Berlakunya SHM ini hanya untuk warga negaraIndonesia (WNI).

Dan perlu diperhatikan Hak Milik atas sebuah lahan atau bangunan yang dibuktikan SHM ini masih dapat dicabut atau hilang sah kepemilikannya apabila tanah yang dimaksudkan ditelantarkan, bukan milik WNI, diserahkan sukarela pemiliknya ke negara dan untuk kepentingan negara.

 

Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB)

Sertifikat ini memiliki batas waktu tertentu dengan jangka waktu sekitar 20 tahun hingga 30 tahun tetapi jenis kepemilikan surat ini dapat diperpanjang. Tentunya Anda harus meluangkan waktu untuk mengurus perpanjangan SHGB tersebut.

Sertifikat Hak Guna Bangunan berupa sertifikat yang mengijinkan Anda memanfaatkan lahan untuk mendirikan bangunan ataupun keperluan lain dalam mengolah sebuah lahan dalam jangka waktu berlakunya sertifikat tersebut. Sedangkan hak kepemilikan lahannya tetap dipegang oleh negara.

Tetapi tidak perlu khawatir, Anda dapat meng administrasikan SHGB dengan baik untuk menjadi pemegang hak dan mendapatkan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB).

Sebuah lahan dengan status Hak guna bangun ini diperbolehkan dimiliki orang asing (Non WNI). Biasanya lahan dengan status HGB ini dikelola oleh pengembang (Developer) seperti perumahan, apartemen, gedung perkantoran, ataupun ruko.

 

Sertifikat Hak Satuan Rumah Susun (SHSRS)

Jenis sertifikat ini sesuai dengan namanya hanya untuk kepemilikian seseorang atas rumah susun atau apartemen yang dibangun atas tanah dengan kepemilikan bersama. Dengan pengaturan kepemilikan bersama dalam satuan rumah susun untuk memberi dasar kedudukan atas benda tak bergerak yang menjadi objek kepemilikan di luar unit seperti taman dan lahan parkir yang ada atau sering disebut dengan Strata title dalam properti.

Jenis kepemilikannya yang telah dijelaskan UU Satuan Rumah Susun (UU No. 20 Tahun 2011), hak-hak yang dimiliki oleh pemilik unit apartemen atau rumah susun atas Sertifikat Hak Milik tidak hanya menyangkut hak milik perorangan, tapi juga hak milik bersama.

 

Jenis Surat Tanah Atau Surat Kepemilikan Secara Adat

Selanjutnya untuk surat tanah ini ada beberapa yang sering kita temukan, diantaranya akan kita uraikan bersama berikut ini;

1) Girik

Surat girik yang merupakan tanda kepemilikan sesuai hukum adat ini tidak tercatat secara resmi di kantor pertanahan, sehingga sangat rentan untuk disengketakan. Maka dari itu untuk Anda yang pada sekarang ini membeli lahan atau memiliki surat sebatas Girik sebaiknya segera untuk membuat prosedur pengurusan menjadi Sertifikat Hak Milik.

Untuk Girik ini agar menjadi Sertifikat Hak Milik biasanya membutuhkan Akta Jual Beli (AJB) apabila Anda membeli lahan dengan surat Girik.

Dilansir dari 99.com untuk mengubah status tanah girik menjadi Sertifikat Hak Milik, Anda selaku pemohon harus melakukan sejumlah prosedur di BPN wilayah setempat dimulai dari:

Berikut persyaratan yang harus Anda siapkan:

  • Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup.
  • Surat Kuasa apabila dikuasakan.
  • Fotokopi identitas (KTP, KK) pemohon dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket.
  • Bukti pemilikan tanah/alas hak milik adat/bekas milik adat.
  • Fotokopi SPPT PBB Tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket dan penyerahan bukti SSB (BPHTB).
  • Melampirkan bukti SSP/PPh sesuai dengan ketentuan.
  • Formulir permohonan memuat:
  • Identitas diri.
  • Luas, letak, dan penggunaan tanah yang dimohon.
  • Pernyataan tanah tidak sengketa.
  • Pernyataan tanah dikuasai secara fisik.

 

2) Surat Hijau/Surat Ijo

Khusus untuk surat ijo, merupakan lahan peninggalan belanda yang dikelola oleh masyarakat sekitar. Surat tanah ini hanya beredar dan berlaku di Kota Surabaya dikarenakan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu retribusi penyewa tanah merupakan salah satu penyumbang PAD terbesar bagi Kota Surabaya.

Surat Hijau ini juga disebut sebagai Surat Ijin Pemakaian Tanah (Surat Hijau), surat tanah ini merupakan izin yang diterbitkan pemerintah kota atas pemakaian tanah aset Pemerintah.

3) Petok D

Surat tanah ini dapat diartikan mirip dengan hak milik agraris Eigindom yaitu merupakan penyerahan wewenang pengelolaan. Contoh surat ini milik yayasan bandar beni, hak atas druwe/druwe desa, pesini, grant, sultan dan sebagainya dikonversi menjadi tanah hak milik (Pasal 11 diktum ke 2 UUPA).

Demikian perbedaan mengenai sertifikat tanah dan surat tanah yang kadang membuat para pembeli properti keliru dalam mendapatkan hak milik nya. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua agar lebih teliti dalam memutuskan pembelian lahan, rumah, apartemen atau properti lainnya.